Plt. Sekmat Pekalipan Turun Langsung ke Musbangkel Jagasatru, Pastikan Aspirasi Warga Jadi Prioritas 2027
Pekalipan, 22 Januari 2026 – Kecamatan Pekalipan kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan responsif. Plt. Sekretaris Kecamatan (Sekmat) Pekalipan, Bapak Fie Hasby Maulana, S.E., secara langsung menghadiri dan memimpin sesi penting dalam Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel) Kelurahan Jagasatru Tahun Anggaran 2026, yang digelar pada Kamis (22/01/2026) di Kelurahan Jagasatru.
Kegiatan musyawarah tahunan ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah kecamatan untuk menyelaraskan rencana pembangunan dari tingkat tapak dengan kebijakan daerah. Kehadiran pimpinan struktural tingkat kecamatan menandai pentingnya forum ini sebagai jembatan penghubung aspirasi masyarakat dengan proses perencanaan formal.
Dalam paparannya, Bapak Plt. Sekmat menekankan bahwa pendekatan bottom-up (dari bawah ke atas) dalam perencanaan pembangunan bukan sekadar wacana, melainkan sebuah keharusan yang harus diimplementasikan secara konkret. “Prinsip partisipasi adalah roh dari pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kehadiran kami di sini adalah bentuk nyata komitmen untuk memastikan setiap suara, setiap usulan, dan setiap harapan warga Jagasatru tidak hanya didengar, tetapi diakomodasi dan diperjuangkan dalam prioritas anggaran tahun 2027,” tegas Bapak Fie Hasby Maulana di hadapan peserta musyawarah yang terdiri dari perangkat kelurahan, Ketua RW, tokoh masyarakat, LPMK, Karang Taruna, serta perwakilan kelompok masyarakat.
Strategi dan Komitmen Kecamatan
Untuk memastikan efektivitas proses, Bapak Plt. Sekmat memaparkan beberapa strategi dan komitmen yang akan dilakukan oleh jajaran Kecamatan Pekalipan:
Koordinasi dan Fasilitasi Intensif
Kecamatan akan aktif menjadi fasilitator dan koordinator antara Kelurahan Jagasatru dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Kota Cirebon. Hal ini ditujukan untuk memperlancar proses administrasi, mempercepat respons teknis terhadap usulan, dan memastikan kesesuaian usulan dengan regulasi dan kemampuan anggaran daerah.
Seleksi Prioritas Berbasis Data dan Dampak
Setiap usulan yang lahir dari musyawarah akan melalui proses verifikasi dan analisis mendalam. Prioritas akan ditetapkan berdasarkan parameter objektif seperti tingkat urgensi, jumlah penerima manfaat, kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta potensi dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jagasatru.
Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan
Komitmen tidak berhenti pada tahap perencanaan. Kecamatan Pekalipan akan menerapkan mekanisme monitoring rutin dan evaluasi berkala terhadap progress realisasi setiap program yang disetujui. Transparansi perkembangan pelaksanaan akan disampaikan kepada masyarakat untuk menjamin akuntabilitas.
Respon Positif dari Masyarakat
Kehadiran Plt. Sekmat disambut antusias oleh peserta Musbangkel. Para perwakilan warga merasa dihargai dan optimistis bahwa usulan-usulan pembangunan, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan lingkungan, pengelolaan sampah, pemberdayaan ekonomi perempuan, hingga revitalisasi ruang publik, akan mendapatkan jalan yang lebih jelas menuju realisasi.
“Dengan pendampingan langsung dari Bapak Plt. Sekmat dan jajaran kecamatan, kami yakin proses pengajuan usulan kami akan lebih terarah dan memiliki ‘political will’ yang kuat. Ini mematahkan anggapan bahwa aspirasi dari tingkat RT/RW sulit menembus birokrasi,” ungkap salah satu Ketua RW yang hadir.
Langkah Selanjutnya
Hasil final Musbangkel Kelurahan Jagasatru Tahun 2026 akan segera dikompilasikan menjadi dokumen resmi. Dokumen ini akan menjadi bahan utama dan prioritas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kecamatan Pekalipan, sebelum akhirnya diusulkan ke Pemerintah Kota Cirebon untuk kompetisi anggaran Tahun Anggaran 2027.
Dengan sinergi ini, Kecamatan Pekalipan terus berupaya memastikan bahwa pembangunan bukan hanya tentang proyek fisik, tetapi lebih pada proses pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui mekanisme perencanaan yang inklusif, transparan, dan akuntabel.
